Polri Harus Bongkar Kecurangan Pilpres 2014

Oleh : Imam Maulana

(Sekretaris Umum KAMMI Daerah Serang)

            “Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kami” Ucap calon presiden Indonesia saat sebelum digelarnya pencoblosan pemilihan presiden 2014. Ungkapan tersebut terlontar oleh pasangan calon presiden RI nomor urut dua (Jokowi-JK). Pernyataan tersebut tentunya tidak pantas dilontarkan oleh sesosok calon presiden. Karena ia adalah seseorang yang nantinya akan menjadi orang nomor satu di republik ini. Dan pilpres 2014 pun usai dengan hasilnya ialah Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Terlepas dari ucapannya tersebut, sebagai warga negara yang baik, kita harus legowo dengan hasilnya jika memang demikian adanya. Legowo, tapi tetap objektif menilai apa yang memang terjadi sesungguhnya.

Kita tentu masih teringat dengan konstelasi politik pasca pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) Pendukung pasangan calon Presiden nomor urut satu, Prabowo-Hatta memberikan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi perihal kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pilpres lalu. Kubu KMP menyatakan bahwa ada sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan untuk memenangkan pemilihan presiden 2014. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh MK. Dan belum lama ini kembali mencuat ke publik terkait data-data kecurangan pasangan Jokowi-JK yang isunya akan dibongkar oleh salah satu calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan seperti dinyatakan oleh Umar Abduh, pengamat intelijen.

            Isu panas ini bergulir kembali saat mantan ajudan presiden RI era Megawati, Komjen Pol Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri oleh Jokowi. Komjen Pol Budi Gunawan diduga mengetahui segala macam permainan kecurangan hasil pilpres yang dilakukan oleh kubu pasangan Jokowi-JK / Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika memang benar BG memiliki bukti-bukti kecurangan, maka sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh pada Pancasila sudah jelas tentu mendukung penuh langkah Polri dalam membongkar skandal kecurangan Pilpres 2014. Langkah ini menjadi itikad baik kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus tindak kejahatan demokrasi. Kendati masyarakat Indonesia saat ini mengalami kelunturan kepercayaanya terhadap penegak hukum. Dengan penuntasan kasus ini, pihak kepolisian akan mendapatkan apresiasi dan kepercayaan itu kembali.

Segaduh apapun kondisi politik saat ini bergulir, sebuah kecurangan pilpres merupakan sebuah kasus yang harus dibongkar sampai akar-akarnya. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari. Hal ini ditempuh juga dalam rangka memberikan pelajaran untuk pilpres-pilpres mendatang. Pasalnya memang pada pilpres lalu, banyak pihak yang menyatakan sebuah kejelasan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Jokowi-JK. Namun, fakta-fakta tersebut dimentahkan dalam sidang MK.

Jika memang terbukti kubu jokowi – JK melakukan kecurangan , secara etika pasangan tersebut telah menciderai demokrasi serta batal atau tidak sah menjabat sebagai presiden secara hukum. Dan tidak pantas untuk tetap menjabat sebagai kepala negara. Agar kasus ini segera selesai. Polri harus berani tegas dan tanggap dalam menangani kasus yang membelit Presiden Indonesia ke- 7 tersebut. Komisi Pemilihan Umum pun akan terlibat kembali jika kasus ini terkuak. Jangan beri ruang kejahatan untuk bisa bernafas dengan leluasa. Adapun pada saat berjalannya proses penindakan ini tentu akan menghadapi kekuatan besar yang akan melawan mati-matian untuk menjaga tampuk kepemimpinan.

Dalam hal ini DPR sebagai lembaga yang juga bertugas mengontrol jalannya pemerintahan harus jeli melihat permasalahan yang ada. Dan secepatnya agar menindaklanjuti serta mendorong penegakan hukum yang berlaku.

Sosok kepala negara itu tentu akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadap negara yang dipimpinnya. Indonesia sebagai negara yang beradab rasanya tidak pantas jika dipimpin oleh Presiden hasil praktik curang. Mau dibawa kemana harga diri bangsa ini jika kepala negaranya saja tidak mencerminkan sebagaimana mestinya. Sudah cukup saya kira Indonesia dilecehkan bangsa lain pada kepemimpinan Jokowi ini. Dan lagi-lagi untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia, kasus ini harus segera dituntaskan.

Isu ini pun mungkin akan hilang begitu saja apabila tidak ada dukungan dari masyarakat kepada pihak Polri. Semua elemen bangsa tentunya harus memberikan support moril terhadap itikad baik Pori ini jika mereka betul-betul serius membongkar kasus tersebut. Setidaknya Pori dapat segera meminimalisir cikal bakal kegaduhan polemik politik negeri ini.

Jangan sampai founding father bangsa ini menanggung malu akibat masa depan Indonesia saat ini. Mereka telah berjuang mati-matian agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Tak mungkinlah mereka akan tenang dalam keabadian sana, apabila negeri yang mereka perjuangkan dulu, kini menjadi negeri serba tipu-tipu.Negeri yang membiarkan kecurangan dan mengubur keadilan. Negeri yang permisif, Negeri yang mewajarkan segala tindak kejahatan. Apakah ini yang diajarkan bapak-bapak pahlawan negeri ini? Jelas tidak.